Pelaku Konstruksi Indonesia Harus Kuasai Kemampuan Manajemen Klaim proyek Konstruksi

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka Seminar Nasional dalam rangka Konstruksi Indonesia 2014 dengan tema “Manajemen Klaim Proyek Konstruksi”, Kamis (06/11) di Jakarta. Seminar ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2014 yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), yang juga dilaksanakan bersamaan dengan Pameran Konstruksi Indonesia 2014 yang berlangsung sejak 5 s.d. 7 November 2014 di tempat yang sama, Jakarta Convention Center.

“Pelaku konstruksi Indonesia harus segera berbenah dan meningkatkan kompetensinya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir tahun 2015 nanti. Peningkatan itu termasuk dalam hal teknis, manajemen, dan sumber daya manusia”, ujar Hediyanto.

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai pelaku konstruksi nasional adalah pemahaman terhadap pengelolaan klaim yang dihadapi para pelaku di bidang jasa konstruksi. Sebab, industri konstruksi memiliki keunikan dan tingkat kompleksitas tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini menjadikan dalam suatu proyek konstruksi seringkali di lapangan ditemui perubahan terhadap substansi yang sebelumnya disetujui dan dituangkan dalam kontrak. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan baik oleh pengguna jasa, penyedia jasa maupun industri konstruksi sebagai pemasok material dan peralatan. Perubahan ini merupakan salah satu penyebab timbulnya klaim.

Di sektor konstruksi, klaim merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Namun demikian, pemahaman yang kurang mendalam terhadap klaim itu sendiri telah membuat para pelaku industri jasa konstruksi cenderung merasa takut. “Padahal klaim harus dikelola dengan baik dan tidak perlu dihindari, karena pada prinsipnya klaim merupakan suatu tindakan seseorang untuk mendapatkan haknya kembali”, ungkap Kepala BP Konstruksi.

Klaim dapat timbul karena beberapa hal berikut: i). informasi desain yang tidak tepat atau tidak sempurna, ii). investigasi lokasi yang tidak sempurna, iii). reaksi klien yang lambat, iv). komunikasi yang buruk, v). sasaran waktu yang tidak realistis, v). administrasi kontrak yang tidak sempurna, vi). kejadian eksternal yang tidak terkendali, vii). informasi tender yang tidak lengkap, viii). alokasi risiko yang tidak jelas, serta ix). keterlambatan atau ingkar membayar. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu masalah utama dalam pelaksanaan konstruksi di Indonesia.

Selain menyebabkan kontrak konstruksi rawan terjadi sengketa, penyelesaian sengketa pun cenderung lama. Dalam tataran makro, kondisi ini akan berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran, yang kemudian berimbas pada terhambatnya program pembangunan. Sementara pada tataran mikro, hal ini membuat pengeluaran lebih untuk legal cost, yang sulit dipertanggungjawabkan sebagai biaya proyek.

Sebagian besar sengketa dibidang jasa konstruksi diselesaikan melalui negosiasi/mediasi di luar pengadilan, atau lebih dikenal dengan sebutan arbitrase, karena penyelenggaraan kontruksi merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari awal sampai akhir. Melempar masalah ke pengadilan berarti menghentikan pembangunan untuk jangka waktu yang tidak bisa diperhitungkan. Arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa yang menerapkan prinsip lebih cepat, murah, sederhana dan berkepastian hukum.

“Sebagai informasi dapat saya sampaikan, bahwa saat ini telah dibentuk Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) dalam rangka merespon ketiadaan badan arbitrase khusus yang menangani penyelesaian sengketa di bidang konstruksi”, jelas Hediyanto.

Disamping fungsi arbitrase bidang konstruksi, Badan ini juga memberikan layanan alternatif penyelesaian sengketa, dalam bentuk dewan sengketa (dispute board), yang telah menjadi bagian dari standar bidding dokumen pada proyek-proyek dengan pinjaman luar negeri. Pendirian BADAPSKI dapat dipandang juga sebagai salah satu usaha menyiapkan Pasar Tunggal ASEAN pada 2015 nanti, dimana pelaku jasa konstruksi Indonesia harus bekerja dalam kondisi yang nyaman dan kondusif untuk bisa bersaing.

Penghargaan Kepada Pihak yang Mendukung Pelatihan Konstruksi

Pada kesempatan Seminar ini pula, seusai emberikan sambutan, Kepala BP Konstruksi memberikan Penghargaan kepada Pihak yang telah Mendukung Pelatihan Konstruksi yaitu PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI). Selamat kepada mereka dan semoga menginspirasi semua pihak untuk turut mendukung Pelatihan-pelatihan Konstruksi di Indonesia